Sarasehan Menggali Tuladha Pengamalan Pancasila, Perkuat Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Sarasehan “Menggali Contoh Baik / Tuladha Pengamalan Pancasila di Yogyakarta”
13 Juli 2018
Tol Laut: Wujud Konektivitas Transportasi Laut Sebagai Solusi Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
30 Juli 2018

Dimoderatori oleh Widihasto Wasana Putra, Ketua Sekber Keistimewaan DIY sekaligus penggiat Gerakan Rakyat Cinta Pancasila (Gerak Pancasila), sarasehan ini berlangsung hangat. Para pedagang dan akademisi membahas mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila selama ini dimaknai dan diamalkan dalam keseharian. Banyak di antara pedagang dan arga yang bercerita tentang kian lunturnya nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Dr. Heri Santoso selaku Kepala Pusat Studi Pancasila UGM mengingatkan jika Pancasilatidak boleh hanya sekadar jargon, namun harus diamalkan. Sementara itu, Prof. Hariyono mengatakan negara melalui BPIP saat ini berfokus mendalami sistem ekonomi Pancasila. Upaya itu dilakukan sebagai bentuk pengalaman Pancasila karena Indonesia masuk tatanan ekonomi global yang butuh kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak. Terutama saat masyarakat harus menghadapi serbuan impor sebagai dampak pasar bebas. Adanya koperasi di pasar pasar tradisional bisa menjadi ladang pengamalan nilai Pancasila. Koperasi, katanya, harus terus diaktifkan untuk melindungi masyarakat.

“Kendalanya agak sulit mengomunikasikan nilai Pancasila tersebut ke bahasa anak muda jaman sekarang. Mudah memang untuk mengucapkan sila demi sila, tapi sulit untuk melaksanakannya. Koperasi Gemah Ripah merupakan cermin aktualisasi nilai Pancasila tersebut. Koperasi itu soko guru praktek ekonomi Pancasila, harus ada kejujuran di situ, jangan jadi tempat memperkaya pengurus saja seperti masa lalu ” ujarnya.

Sementara itu, mantan Rektor UII yang juga anggota Parampara Praja Prof Dr Edy Suandi Hamid, dalam sarasehan itu mengatakan Ekonomi Pancasila relevan untuk diterapkan saat ini.

“Ekonomi Pancasila harus dikembangkan betul karena menyemaikan sistem ekonomi yang berwatak kekeluargaan, bukan komersial seperti badan usaha lain baik BUMN maupun swasta,” ujar Edy.